4 Partai Politik Baru Siap Jalani Verifikasi Faktual untuk Pemilu 2019

Posted on Posted in Entertainment

PANSUS RUU Penyelenggaraan Pemilu mengadakan rapat dengar pendapat dengan empat partai pendatang baru. Isu verifikasi faktual partai sebagai persyaratan untuk mengikuti Pemilu menjadi salah satu bahasan. Keempat partai yang ikut rapat dengan DPR itu antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Berkarya. Keempat partai ini sekarang sudah terverifikasi oleh Menkum HAM.

Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq mencatat ada ketidaksiapan dari beberapa partai politik terkait dengan amanah UU Pemilu yang lama. Dia pun berharap pihak penyelenggara pemilu melakukan verifikasi faktual dengan sungguh-sungguh.

“UU yang lama memutuskan hanya partai lama yang diverifikasi, dan ketika MK meloloskan gugatan, seluruh parpol harus diverifikasi sebagaimana partai baru yang berlaku, Kita ingin melihat semua partai kuat dalam struktur dan komitmennya ” ujar Rofiq di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Senada dengan Ahmad Rofiq, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan verifikasi partai politik untuk peserta pemilu 2019 wajib dilakukan untuk keseluruhan partai politik yang memiliki badan hukum, tidak ada pengecualian untuk hal itu.

“Tidak hanya partai politik baru, tetapi juga partai politik lama yang telah mendapatkan kursi legislatif,” papar Grace, yang hadir dalam rapat dengan Pansus RUU Pemilu itu.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama beranggapan verifikasi faktual adalah cara yang fair. Hal tersebut penting dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik partai lama maupun baru.

“Kalau mau fair ya seperti itu, karena yang namanya partai kan ada dinamika, belum tentu yang saat ini existing kedepannya dia tetap seperti itu kondisinya. Ada dinamika dalam perpolitikan. Jadi memang harus diverifikasi ulang semuanya biar fair,” terang Rhoma.

Rhoma berujar partainya siap untuk menjalani verifikasi faktual. Ia menyebut soal syarat kepengurusan dan anggota Partai Idaman semua telah lengkap.

“Insya Allah kita sudah memenuhi 100 persen untuk provinsi, DPW, 75 persen kab/kota. Kita¬† sudah melebihi, kecamatan juga sudah. Di Papua saja kita sudah eksis,” tutur Rhoma.

Lalu untuk Partai Berkarya, Neneng A. Tutty, selaku ketua umum menyampaikan pihaknya sudah sangat siap jika akan dilakukan verifikasi faktual. Sama seperti Partai Idaman, kepengurusan Partai Berkarya dan juga keanggotaannya disebut telah memenuhi syarat.

“Verifikasi faktual dilaksanakan, kami sudah siap. Sebanyak 32 provinsi dan 504 kabupaten/kota dan sudah sampai ke kecamatan,” jelas Neneng.

Pada sesi akhir rapat, Pimpinan Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan hasil dari rapat tersebut akan dijadikan rujukan bagi semua fraksi untuk menentukan sikap. Titik beratnya pada 3 poin besar, yakni mengenai ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, dan verifikasi faktual.

“Paling tidak ada tiga hal, pertama, kita pasti berdasarkan dengan kepentingan rakyat; kedua, kita tidak lepas dari kepentingan partai politik, karena UU ini mengatur soal rumah tangga partai politik, baik itu partai politik baru ataupun lama. Yang ketiga, kepentingan presiden. Berkepentingan untuk mengawal UU sebagai incumbent. Jadi semua kepentingan ada dalam pembahasan RUU Pemilu,” ” sebut Lukman.